Yang Tekor Setelah Teror Bag4

”Itu karena anggaran kami dipangkas sekitar Rp 20 miliar.” Semendawai berharap LPSK bisa kembali memberikan pelayanan kepada korban bom tahun depan. Di samping keterbatasan dana, menurut Semendawai, penanganan korban bom terhambat sejumlah aturan. LPSK baru mendapatkan mandat membantu korban bom dua tahun lalu, setelah undang-undang tentang lembaga itu direvisi. Karena belum ada aturan detail, LPSK merujuk pada ketentuan penanganan korban pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Untuk memperoleh bantuan LPSK, korban harus mengantongi surat keterangan sebagai ”korban bom” dari polisi.

Korban juga harus menunjukkan hasil pemeriksaan dokter. Nah, sejumlah korban kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena polisi tak mudah mengeluarkan surat keterangan itu. ”Bukti rekam medis di rumah sakit juga susah dicari kalau kejadiannya sudah lama,” ujar Semendawai. Bila bantuan kesehatan saja sulit diakses, kompensasi untuk korban lebih susah lagi diperoleh. Undang-undang mensyaratkan kompensasi diberikan setelah pengadilan memutus pelaku bersalah. Putusan itu pun harus mencantumkan pembayaran ganti rugi atau kompensasi untuk korban. Menurut Semendawai, LPSK sudah berkali-kali meminta jaksa memasukkan poin kompensasi ke tuntutan.

Namun jaksa umum enggan memasukkan kompensasi ke tuntutan karena hukum acaranya belum jelas. Bersama perwakilan korban, LPSK sudah menyampaikan masukan kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Anti-Terorisme di Dewan Perwakilan Rakyat. Korban dan LPSK meminta mekanisme pemberian bantuan serta kompensasi untuk korban teror dipermudah. Pansus RUU Anti-Terorisme DPR menyerahkan daftar inventaris masalah kepada pemerintah dalam rapat pada 14 Desember lalu. ”Penanganan terhadap korban menjadi salah satu fokus utama revisi ini,” kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi. Berdasarkan informasi yang diterima Syafi, ada sekitar 1.000 korban bom yang ”tak merasakan kehadiran negara”.

Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme DPR lainnya, Asrul Sani, mengatakan DPR dan pemerintah akan membahas rancangan ini secara maraton setelah masa sidang DPR dimulai lagi pada pekan kedua Januari 2017. ”Pembahasannya ditargetkan selesai pada pertengahan tahun,” ucap anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, Selasa pekan lalu. Salah satu usul PPP untuk menunjukkan kepedulian kepada korban bom adalah dengan memasukkan klausul tentang adanya dana tanggap darurat terorisme. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sedang mengkaji penambahan pasal santunan untuk korban dalam RUU Terorisme. ”Itu menunjukkan bahwa negara punya perhatian terhadap korban,” ujar Wiranto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *