URUSAN merawat kepercayaan investor asing di republik ini kerap dilakukan secara serampangan. Menjadi ironi, perlakuan buruk itu terjadi ketika pemerintah pontang-panting berkampanye untuk menarik pebisnis asing berinvestasi di Indonesia. Berharap banyak investor asing datang, yang sudah di tangan disia-siakan. Banyak peristiwa kelam yang dialami investor asing di sektor infrastruktur dan pertambangan.

Kejadian paling anyar dan menjadi noda bagi kegiatan investasi di Indonesia adalah penghentian di tengah jalan tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 5 oleh PT PLN (Persero). Tender pembangunan pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 megawatt yang merupakan bagian program listrik 35 ribu megawatt itu dihentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas pada 18 April lalu. Padahal proses yang dimulai pada Juli 2014 dengan mengundang sejumlah investor asing sudah melalui tahap standar sebuah tender proyek bertaraf internasional.

Konsorsium beranggotakan China Oceanwide Holdings Group, Shanghai Electric Power Construction Co, dan PT Pembangkitan Jawa-Bali menjadi kandidat pemenang karena memberikan harga lebih murah daripada pesaingnya. Alih-alih meneken kontrak untuk memulai pekerjaan, direksi PLN membatalkan tender secara sepihak. Tidak ada argumentasi cerdas dan meyakinkan di balik pembatalan itu selain soal kewenangan yang membolehkan mereka tidak melanjutkan tender. Sudah tepat langkah konsorsium Oceanwide Holdings Group melayangkan surat permohonan perlindungan kepada Presiden Joko Widodo atas perlakuan sewenang-wenang itu.

Sebab, konsorsium ini sudah mengalokasikan dana untuk proyek tersebut senilai US$ 790 juta dan membebaskan tanah seluas 129 hektare sebagai area pembangunan pembangkit. Menjadi semakin janggal, penghentian tender diputuskan direksi PLN tanpa melapor ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai penanggung jawab proyek listrik 35 ribu megawatt. Untuk sebuah perusahaan negara dengan aset mencapai Rp 1.100 triliun, membuat tender dengan peserta investor asing yang seperti ”main-main” tentu amat memalukan. Apalagi jika kabar bahwa ada kepentingan pihak yang kalah di balik keputusan pembatalan itu benar adanya.

Selain mempertontonkan tidak profesionalnya manajemen sebuah perusahaan negara, langkah sembrono itu mencoreng wajah Indonesia di jagat investasi dunia. Presiden Joko Widodo mesti turun tangan menyelesaikan kisruh tender pembangkit yang khusus dibangun sebagai antisipasi terhadap krisis listrik di Pulau Jawa yang diprediksi terjadi pada 2019 itu. Tidak cukup hanya dengan menyerahkan penyelesaian kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebab, bukan hanya PLTU Jawa 5, ternyata setumpuk persoalan besar terjadi di perusahaan setrum negara itu. Satu yang mencuat adalah mundurnya secara mendadak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komisaris Utama PLN. Alasannya, disebut-sebut, ia merasa tidak diberi wewenang penuh sebagai wakil pemegang saham. Selain itu, PLN lambat menyerahkan revisi Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik kepada Kementerian Energi, yang mengakibatkan lelang sejumlah pembangkit terganjal.

Membiarkan masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Yang pasti, harapan bahwa proyek listrik 35 ribu megawatt bakal selesai sesuai dengan target akan jauh panggang dari api. Artinya, persoalan kekurangan listrik yang masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia belum akan tuntas.

Website : kota-bunga.net

ALANGKAH lucunya partai ini. Ketika partai lain sibuk memperbaiki citra dengan membersihkan diri dari koruptor dan politikus bermasalah, Partai Golkar malah memilih Setya Novanto sebagai ketua umum dalam musyawarah nasional luar biasa di Bali pekan lalu. Setya Novanto adalah politikus yang diganduli seabrek kasus, dari pelanggaran etika saat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hingga dugaan korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau.

Dia mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam permufakatan jahat untuk memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang dikenal dengan kasus ”Papa Minta Saham”. Ketika sidang etiknya berjalan, dia mundur sebagai Ketua DPR. Sebelumnya, dia juga menghadiri kampanye calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dinilai ”sangat tidak patut”. Betapa ternodanya sosok Setya Novanto sudah terang-benderang. Tapi kader Partai Golkar tampaknya buta dan tuli, tetap memilih Setya. Proses pemilihannya pun tak kalah lucu.

Mulanya Setya bersaing ketat melawan Ade Komarudin. Kedua kubu berjuang keras untuk menarik dukungan dari para peserta. Putaran pertama usai, Setya meraih 277 suara dan Ade 173 suara. Suara keduanya masing-masing lebih dari 30 persen dari total 554 suara, dan memenuhi syarat untuk mengikuti putaran kedua. Tak ada angin tak ada badai, Ade tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya. Alasannya soal usia. Ade lebih muda 10 tahun dibanding Setya, sehingga masih punya waktu untuk maju lain kali. Alasan yang aneh, juga ajaib. Kalau itu pertimbangannya, mengapa Ade tak mundur saja sejak awal dan membiarkan calon-calon lain yang lebih serius untuk bertarung? Di bawah beringin, Setya mendapat durian runtuh.

Ia otomatis terpilih sebagai ketua umum tanpa bertarung di putaran kedua. Ketoprak politik, begitulah kurang-lebih. Tapi, yang jauh dari lucu, politik uang konon bermain. Ada isu, setiap satu dewan pengurus daerah Golkar mendapat Rp 3 miliar jika mau menyebut nama Setya Novanto pada pemandangan umum—sesuatu yang dilarang menurut tata tertib. Komite etik partai turun tangan dengan melayangkan 23 surat teguran kepada orang yang diduga melanggar. Musyawarah yang acakadul menyiratkan kebangkrutan etika politik partai berlambang pohon beringin ini.

Proses pemilihan ketua umum sekadar acara main-main yang mudah dibengkakbengkokkan para peserta, bukan sebuah proses demokrasi yang bermartabat untuk menentukan strategi partai ke depan. Partai ini mengabaikan kecerdasan rakyat, yang akan menjadi pemilihnya pada pemilihan umum mendatang. Rakyat sudah menyaksikan sandiwara tak lucu.

Dengan tontonan dagelan politik murahan itu, sulit rasanya berharap rakyat masih mencoblos batang beringin. Seakan-akan menambah kelucuan, pemerintah ikut pula naik ke panggung ketoprak politik ini dengan menyatakan dukungan atas terpilihnya Setya Novanto. Istana bahkan memberi sinyal untuk menyambut Partai Golkar masuk ke partai koalisi pemerintah.

Istana semestinya tidak bersikap pragmatis dengan hanya menimbang penguatan koalisi, tapi perlu melihat apakah dukungan ini akan menyehatkan iklim politik dalam negeri atau tidak. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab menjaga agar etika politik tegak dan demokrasi berjalan dengan benar. Ketika politik hanya menjadi dagelan, sudah dipastikan demokrasi negeri ini akan amburadul.